Press "Enter" to skip to content

Wali Nagari dan Bhabin Kamtibmas Nagari Sejajaran Polres Agam Ikuti sosialisasi- pendampingan pengelolaan anggaran dana Desa

Kab. Agam ( Agam Bagian Barat ) dan , Bhabin Kamtibmas Nagari Sejajaran Polres Agam Ikuti sosialisasi- pendampingan pengelolaan anggaran dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) Kab. Agam dengan Nara Sumber UPP Prop Sumbar, bertempat di Aula Bappeda Inspektorat Kab. Agam, Kamis ( 28/3)
Kegiatan Dibuka Langsung oleh Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, ST.MT, dalam sambutannya mernyampaikan kegiatan Sosialisasi tentang pengelolaan ADD, PKH, RASTRA dan BPNT yang mana ada dua hal yang menjadi perhatian bagi pendampingan yang akan menjadi permasalahan yaitu : perilaku moral Azhab dan perilaku moral kebiasaan atau tanpa ada landasan sehingga akan menjadi permasalahan hingga terjerat hukum dan pemerintah Kab. Agam mengucapkan selamat kepada para peserta Sosialisasi sehingga apa-apa saja arahan dan masukan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas.
Wakil Ketua Pencegahan Saber Pungli Sumbar Kombes Pol Nasrul Fahmi, SH. Msi menyampaikan Kapolrii dengan kementerian sosial membuat MOU yang intinya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan serta pendampingan terhadap pengelolaan anggaran dana desa yaitu program Nawacita Presiden Joko Widodo.
Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan ADD, PKH, RASTRA dan BPNT jangan langsung ditindak oleh Kejaksaan dan Kepolisian, arahkan terlebih dahulu kepada Apip atau inspektorat yang apabila masih bisa dibicarakan secara musyawarah segera dilakukan, akan tetapi apabila para pendamping tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan maka silakan dilakukan tindakan hukum.
Dalam sambutan Wakil Ketua UPP Prop Sumbar Drs. Mardi, MM kegiatan pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah tugas pokok dari Dinas Sosial, Kami atas nama Tim Saber Pungli melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peogram-program pemerintah.
pemberantasan praktik pungutan liar (Pungli) terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung reformasi bidang hukum. “Prosedur panjang dan melelahkan salah satu celah untuk aparat ataupun pejabat untuk lakukan Pungli, dimana keinginan masyarakat untuk bisa segera tuntas keperluannya dimanfaatkan oknum untuk lakukan Pungli. Inilah yang harus kita berantas,”
Sebelumnya Waka Polres Agam Kompol Aksalmadi, SH yang juga Ketua UPP Kab. Agam mengungkapkan berbagai kegiatan sudah diikuti UPP Kab. Agam, mulai dari mengikuti sosialisasi buat spanduk, banner dan stiker himbauan stop pungli yang telah didistribusikan ke OPD, Nagari dan BUMD di Kab. Agam, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran agar tidak Pungli.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *